TAPERA PP21/2024, Jangan Abaikan Efek Akumulasi Dana dan Compound Interest Bisa Menjadi Bumerang

Avatar photo

Kamis, 30 Mei 2024 - 10:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). (Dok. Tapera.go.id)

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). (Dok. Tapera.go.id)

Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

EKBISINDONESIA.COM – Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 telah menimbulkan kontroversi.

Selain masalah beban finansial yang meningkat bagi pekerja dan pengusaha, ada kekhawatiran besar tentang efek akumulasi dana dan compound interest yang justru bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik.

Salah urus tabungan perumahan rakyat bisa merusak reputasi Presiden sendiri dan reputasi institusi negara secara keseluruhan.

Hilangnya Opportunity Benefit Karena Salah Kelola

Salah satu risiko utama TAPERA adalah potensi salah kelola dana. Dana yang diakumulasi dari potongan gaji pekerja dan pemberi kerja mencapai jumlah yang sangat besar.

Baca artikel lainnya, di sini: Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi Menangkan Pilkada 2024

Tanpa manajemen yang profesional dan akuntabel, dana ini berisiko disalahgunakan atau diinvestasikan pada instrumen yang tidak menguntungkan.

Pengalaman dengan berbagai program pemerintah sebelumnya, seperti dana BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik sering kali tidak optimal.

Baca artikel lainnya, di sini: Pelaku Usaha SPBE dan SPPBE LPG 3 Kg yang Curang akan Dipidanakan oleh Kementerian Perdangan

Kesalahan dalam investasi dapat menyebabkan hilangnya opportunity benefit yang seharusnya bisa diperoleh peserta.

Peluang Perilaku Korupsi dan Penggunaan Dana yang Ugal-ugalan

Kekhawatiran lain adalah risiko korupsi dan penggunaan dana yang ugal-ugalan. Indonesia memiliki sejarah panjang masalah korupsi dalam pengelolaan dana publik.

Jika dana TAPERA dikelola dengan cara yang tidak transparan dan tidak diawasi dengan ketat, risiko korupsi menjadi sangat nyata.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Selain itu, penggunaan dana jangka panjang secara sembrono dapat merusak tujuan utama program ini.

Misalnya, investasi pada proyek-proyek yang tidak memberikan pengembalian optimal atau yang memiliki risiko tinggi dapat menggerus nilai dana yang terkumpul.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Risiko Compound Interest yang Tidak Optimal

Meskipun compound interest dapat meningkatkan nilai dana secara signifikan, risiko juga datang dari sini.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Jika investasi yang dilakukan tidak memberikan pengembalian yang diharapkan, efek compound interest justru bisa memperbesar kerugian.

Alih-alih menghasilkan manfaat besar bagi peserta, dana TAPERA yang tidak dikelola dengan baik bisa merugikan pekerja yang sudah mengorbankan sebagian gajinya untuk program ini.

Pengalaman buruk dengan pengelolaan dana haji oleh BPKH dan dana pendidikan oleh LPDP menunjukkan bahwa imbal hasil yang menurun dapat mengurangi manfaat yang diterima oleh peserta.

Kesimpulan

Meskipun TAPERA PP21/2024 memiliki tujuan mulia untuk membantu pekerja memiliki rumah, risiko besar dalam hal pengelolaan dana tidak bisa diabaikan.

Efek akumulasi dana dan compound interest bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan profesional dan transparan.

Potensi salah kelola, perilaku korupsi, dan penggunaan dana yang ugal-ugalan dapat merugikan peserta TAPERA.

Oleh karena itu, kebijakan ini sebaiknya ditolak atau dirombak dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel untuk melindungi kepentingan pekerja dan publik.

Tidak perlu diwajibkan dan cukup penguatan BPJS Ketenagakerjaan.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Harianinvestor.com dan Mediaemiten.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media ekonomi & bisnis lainnya, dapat menghubungi Rilisbisnis.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai perkembangan dunia politik, hukum, dan nasional melalui Hello.id

Berita Terkait

Tingkatkan Bantuan untuk Gaza, Prabowo Subianto dan Raja Yordania Duduk Bersama Lagi Usai KTT
Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil, Jelang Jelang Hari Raya Iduladha 2024
Hari Ini Berstatus Bebas Murni, Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024
Pihak Istana Tanggapi Soal Permintaan Syahrul Yasin Limpo untuk Presiden Jokowi Jadi Saksi Korupsi
Operasikan RS di Gaza, Presiden Jokowi Instruksikan Prabowo Subianto Kerja Sama dengan UEA
Soal Gaza hingga Ukraina, Prabowo Subianto Laporan Kunker di Singapura ke Presiden Jokowi
Sempat Disebut Sebagai Tersangka, Kejagung Beri Penjelasan Terkait Status Artis Sandra Dewi
Daftar Lengkap Sebanyak 78 Pejabat Kejaksaan Agung yang Dirotasi Jaksa Agung ST Burhanuddin
Berita ini 6 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:42 WIB

Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja, Ini Kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Kamis, 30 Mei 2024 - 09:37 WIB

Ungkap Strategi Tingkatkan Lifting Minyak dan Gas Bumi, KESDM Targetkan PNBP SDA 2025 Rp112,20 Triliun

Minggu, 19 Mei 2024 - 12:48 WIB

Hadiri World Water Forum 2024 di Bali, Bos SpaceX Elon Musk Luncurkan Internet Starlink dengan Jokowi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:07 WIB

Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split

Sabtu, 18 Mei 2024 - 11:32 WIB

Bulog Diminta Serap Hasil Panen Petani, Badan Pangan Nasional Ungkap Produksi Jagung Tengah Melimpah

Kamis, 9 Mei 2024 - 15:19 WIB

Profil Preskom AMMAN Group yang Masuk Jajaran Orang Terkaya RI Versi Media Forbes, Agus Projosasmito

Kamis, 25 April 2024 - 07:49 WIB

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Ungkap Alasan Harga Bawang Merah Mengalami Kenaikan

Rabu, 24 April 2024 - 10:18 WIB

Indonesia Tawarkan Sejumlah Proyek Strategis dalam World Water Forum ke-10 di Bali, Termasuk PLTA

Berita Terbaru