EKBISINDONESIA.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi perkara pengusutan dugaan ekspor 5,2 ton ore nikel ilegal ke China.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan temuan dugaan ekspor 5,2 juta ton ore nikel ilegal ke China
KPK juga sedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendalami dugaan ekspor nikel ilegal tersebut.
Baca Juga:
Sapu Langit Media Network Luncurkan Media Online 062.live – Portal Berita dengan Konten Khusus Video
Super Lengkap, Inilah 100-an Portal Berita yang Bermitra dengan Sapu Langit Communications
“Sedang dikoordinasikan dengan Bea Cukai,” Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Terjerat Kasus Dugaan Penipuan Lagi, Selebgram Akbar Pera Baharudin atau Ajudan Pribadi
“Secara teknis apakah nikel yang dimaksud kategorinya sama atau beda,” kata Pahala Nainggolan, Kamis 6 Juli 2023.
Pahala Nainggolan juga mengatakan KPK sedang memeriksa soal nomor HS atau harmonised system terkait ekspor nikel tersebut.
Baca Juga:
Seluruh Masyayikh NU di Jawa Timur Diklaim Nusron Wahid Mendukung Pasangan Prabowo – Gibran
Calon Presiden Prabowo Subianto Bercita-cita Indonesia Menjadi Negara Industri Canggih
Pahala Nainggolan menjelaskan HS adalah daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis.
Tujuannya untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya.
Selain itu, KPK kini juga sedang mengklarifikasi teknis temuan tersebut dan melakukan perbaikan pada platform Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batu bara).
Untuk diketahui, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan larangan ekspor ore nikel demi penghiliran di dalam negeri.
Baca Juga:
Prabowo Subianto Sebut Indonesia Dorong Negara-negara ASEAN Dukung Terciptanya Perdamaian di Myanmar
Dugaan Pemerasan Terhadap SYL, Bareskrim Polri Periksa Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK
Presiden Joko Widodo memberlakukan pelarangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019.
“Pak Firli (Bahuri) beri tahu saya, saya bilang ‘usut dari pada sumbernya’. Itu tidak susah,” kata Luhut Pandjaitan.
Luhut Pandjaitan mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memiliki sistem mumpuni untuk melacak dugaan ekspor ore nikel ilegal tersebut.
Salah satu hal yang mempermudah tugas KPK adalah digitalisasi di berbagai sektor untuk melacak hingga ke luar negeri.
“Sudah, gampang sudah di-trace oleh beliau (Firli Bahuri), gampang itu, karena kita sudah punya ekosistemnya ini.”
“Pak Firli langsung cek di China. Nanti tunggu saja tanggal mainnya,” tambah Luhut Pandjaitan.
Luhut Pandjaitan menyampaikan hal itu usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.***
