EKBISINDONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Yaitu kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) pada Jumat 13 Oktober 2023.
Adapun, kedua tersangka tersebut diantaranya, Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta (MH).
“Tim Penyidik menahan tersangka SYL dan MH untuk 20 hari pertama terhitung 13 Oktober hingga 1 November 2023 di Rutan KPK,” kata Pimpinan KPK, Johanis Tanak.
Baca Juga:
Kenang Kepemimpinan Gus Dur, Presiden Prabowo Subianto: Pemimpin Harus Berani Beri Contoh
Mentan Andi Amran Sulaiman Jelaskan Soal Kondisi Pasokan Pangan Menjelang Ramadhan 1446 Hijriah
Prabowo Tunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Pimpin Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan
Johanis Tanak menyampaikan hal itu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 13 Oktober 2023.
Baca artikel lainnya di sini: Terkait Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK, Mantan Mentan SYL Sudah Diperiksa Polda Metro Jaya 4 Kali
Berdasarkan konstruksi perkara, kasus ini bermula pada saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian SYL melantik KS sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan MH sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan.
SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
Baca Juga:
Kasus Penambangan Emas Ilegal, ESDM Ajukan Kasasi ke MA atas Vonis Bebas PN Pontianak Warga Tiongkok
Sebanyak 80 Persen Pejabat Dirotasi, Menkomdigi Meutya Hafid Beberkan Sejumlah Alasannya
Bantah Tudingan Sekongkol dengan Organisasi Kejahatan, Presiden Meksiko akan Balas AS Soal Tarif
Selanjutnya, SYL juga mengintruksikan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari Unit Eselon I dan II dalam bentuk penyerahan tunai hingga pemberian barang dan jasa.
Sejauh ini, SYL, Kasdi dan Hatta menikmati uang hasil pemerasan pejabat eselon di Kementrian berlambang tunas bewarna hijau sebesar Rp 13,9 miliar.
Uang itu digunakan oleh SYL untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga salah satunya membayar kredit, cicilan mobil Alphard, umroh dan mengalir ke partai Nasdem.
Dilansir TVRI News,.Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
Baca Juga:
Akan Ditentukan Keberlanjutannya, Sebanyak 380 PSN di Era Presiden Jokowi Ditinjau Satu per Satu
Penerima HGBT Tetap 7 Sektor Industri, Kebijakan Harga Kemungkinan Tak Lagi 6 Dolar AS per MMBtu
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3o Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan Tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.***
