Jasasiaranpers.com Jadi Solusi Komunikasi untuk Tokoh Publik yang Berurusan dengan Aparat Penegak Hukum

Avatar photo

Jumat, 6 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jasasiaranpers.com menjadi solusi komunikasi bagi Tokoh Publik yang berurusan dengan aparat penegak hukum. (Dok. Jasasiaranpers.com/Budipur)

Jasasiaranpers.com menjadi solusi komunikasi bagi Tokoh Publik yang berurusan dengan aparat penegak hukum. (Dok. Jasasiaranpers.com/Budipur)

EKBISINDONESIA.COM – Seringkali Tokoh Publik kesulitan untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab terkait masalah yang berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Media massa lebih senang mengutip pernyataan resmi dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan APH lainnya.

Padahal, terlepas dari persoalannya salah/benar, Tokoh Publik juga penting menyampaikan pesan berdasarkan perspektifnya sendiri dalam upaya manajemen reputasi.

Tujuannya adalah untuk meminimalisasi dan mencegah kerusakan citra yang terlalu parah, ataupun memperbaiki citra (image restoration), dan pada akhirnya diharapkan bisa memulihkan nama baik Tokoh Publik.

Pemberitaan terkait pemanggilan Tokoh Publik oleh APH pun (terlepas dari persoalannya salah/benar) sebenarnya juga sudah menjadi stigma yang negatif di masyarakat.

Dalam hal ini, kehadiran Jasasiaranpers.com dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan komunikasi tersebut.

Karena Jasasiaranpers.com memiliki puluhan media partner yang bisa dìandalksn untuk mempublikasikan Press Release  sesuai dengan perspektif dari Tokoh Publik.

Untuk informasi lebih lanjut dan kolaborasi, hubungi WhatsApp Center Jasasiaranpers.com: 085315557788, 08557777888.***

Berita Terkait

Kenang Kepemimpinan Gus Dur, Presiden Prabowo Subianto: Pemimpin Harus Berani Beri Contoh
Kasus Penambangan Emas Ilegal, ESDM Ajukan Kasasi ke MA atas Vonis Bebas PN Pontianak Warga Tiongkok
Sebanyak 80 Persen Pejabat Dirotasi, Menkomdigi Meutya Hafid Beberkan Sejumlah Alasannya
Presiden Prabowo Subianto Sebut Rakyat Menuntut Dedikasi yang Tinggi Saat Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025
Hampir Seluas Jakarta, Lahan di Wilayah Katingan, Kalteng Rusak Termasuk Akibat Penambangan Emas Ilegal
Aksi Pemagaran Laut Dicurigai untuk Bentuk Lahan Reklamasi, Sertifikat Laut Merupakan Tindakan Ilegal
Kejaksaan Agung Tanggapi Vonis Bebas PN Pontianak dalam Kasus Penambangan Ilegal oleh Warga Tiongkok
Kementerian ESDM Tanggapi Ombudsman RI Soal Tudingan Temuan Maladministrasi dalam RKAB
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 15:21 WIB

Kenang Kepemimpinan Gus Dur, Presiden Prabowo Subianto: Pemimpin Harus Berani Beri Contoh

Selasa, 4 Februari 2025 - 08:59 WIB

Kasus Penambangan Emas Ilegal, ESDM Ajukan Kasasi ke MA atas Vonis Bebas PN Pontianak Warga Tiongkok

Senin, 3 Februari 2025 - 11:44 WIB

Sebanyak 80 Persen Pejabat Dirotasi, Menkomdigi Meutya Hafid Beberkan Sejumlah Alasannya

Sabtu, 1 Februari 2025 - 10:43 WIB

Presiden Prabowo Subianto Sebut Rakyat Menuntut Dedikasi yang Tinggi Saat Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:25 WIB

Hampir Seluas Jakarta, Lahan di Wilayah Katingan, Kalteng Rusak Termasuk Akibat Penambangan Emas Ilegal

Berita Terbaru