Anwar Usman Dijatuhi Sanksi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi: Diberhentikan dari Jabatan Ketua MK

Avatar photo

Selasa, 7 November 2023 - 21:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat dilantik Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat dilantik Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

EKBISINDONESIA.COM – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Anwar Usman.

Untuk diketahui, ada 21 laporan dugaan pelanggaran etik oleh hakim MK.

Laporan itu muncul seiring putusan MK dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres.

Berdasarkan 21 laporan tersebut, sebanyak 15 laporan di antaranya ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman.

“Menjatukan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang putusan MKMK, Selasa, 7 November 2023.

Baca artikel lainnya, di sini: Bikin Portal Berita Melayani Jasa Pembuatan Media Online yang Berkualitas dengan Paket Hemat

Selain itu, hasil putusan tersebut memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuasi dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2×24 jam.

Kemudian dalam putusan tersebut menyatakan Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir.

“Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir,” ucap Jimly Asshiddiqie.***

Berita Terkait

Kasus Importasi Gula PT SMIP, Kejaksaan Agung Periksa Direktur Teknis Kepabeanan R Fadjar Donny Tjahjadi
3 Tersangka Ini Diserahkan Kejagung kepada JPU Kejati Jakarta Selatan, Kasus Tata Niaga Timah
Pertambangan Komoditas Nikel Milik Terpidana Heru Hidayat di Sulawesi Selatan Disita Kejaksaan Agung
Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri
Terkait Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam Dilaporkan ke KPK, Perum Bulog Beri Tanggapan
Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam
BNSP Berikan Sertifikat Lisensi kepada LSP IKEPAMI, Dukung Kualitas SDM Pasar Modal Indonesia
Penjelasan Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Soal Buronan Harun Masiku Segera Tertangkap
Berita ini 6 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:29 WIB

PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik

Kamis, 4 Juli 2024 - 10:38 WIB

Termasuk Proyek Investasi Hilirisasi, Pabrik Kaca Asal Korea Selatan Mulai Berproduksi pada Agustus 2024

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:24 WIB

Sebanyak 20 Ton Kelapa Parut Asal Sulawesi Utara Dinyatakan Siap Ekspor dengan Tujuan Negara Belanda

Sabtu, 29 Juni 2024 - 15:57 WIB

Harga Tahu dan Tempe Berpotensi Alami Kenaikan Akibat Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:27 WIB

Inilah 4 BUMN yang Memiliki Peluang Bangkit Kembali dari 21 BUMN yang Berstatus Titip Kelola di PT PPA

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:50 WIB

Siap-siap Harga Gas Naik bagi 7 Indusri Ini, Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:42 WIB

Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja, Ini Kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Senin, 10 Juni 2024 - 16:03 WIB

Gantikan Posisi Basuki Tjahaja Purnama, Simon Aloysius Mantiri Jadi Komisaris Utama PT Pertamina

Berita Terbaru