PDI Perjuangan Tanggapi Pernyataan Presiden Jokowi Soal Politik Nasional Seperti Drama Korea

EKBISINDONESIA.COM – PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Jokowi soal politik masional seperti drama Korea

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kondisi politik saat ini bukanlah sebuah drama Korea

Melainkan menurut Hasto Kristiyanto adalah cerminan hati, akal sehat dan nurani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa politik di Indonesia belakangan terlalu banyak diisi drama bak sinetron televisi.

Padahal, Jokowi ingin Pemilu 2024 diisi dengan adu gagasan untuk kemajuan bangsa.

Baca artikel lainnya, di sini: Bursa Media Online Melayani Jasa Jual Beli dan Akuisisi Portal Berita yang Masih Berjalan dan Berkualitas

“Saya lihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor (drama Korea)-nya.”

“Terlalu banyak sinetronnya. Mestinya kan pertarungan gagasan, pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam pidatonya pada acara Hari Ulang Tahun ke-59 Partai Golkar, Senin (6/11/2023).

Menurut Hasto Kristiyanto Politik ini memang bukan drama politik, ini kesungguhan politik, Ini dedikasi politik.

“Politik ini memang bukan drama politik, ini kesungguhan politik. Ini dedikasi politik”

“Ini komitmen terhadap masa depan tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, akal sehat dan nurani,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu, 8 November 2023

Ia pun menyoroti persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Jadi, kalau akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, MK dikebiri, ya muncul lah suatu gerakan untuk meluruskan itu.”

“Dan apa yang diputuskan oleh MKMK itu menunjukkan kemenangan nurani,” ujarnya.

Menurutnya, putusan yang diumumkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan langkah meluruskan kebenaran.

“Itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran. Sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro demokrasi”.

“Yang memang tidak ingin MK sebagai benteng konstitusi, dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati,” jelas Hasto Kristiyanto.

Pria asal Yogyakarta ini menilai putusan MKMK yang mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK karena terbukti melanggar etik berat merupakan suatu wujud kemenangan moral.

“Ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini,” tambah Hasto Kristiyanto.***