Pemerintah Bisa Menjadi Pemilik Saham Terbesar PT Freeport Indonesia, Menteri Bahlil Ungkap Syaratnya

Avatar photo

Selasa, 19 Maret 2024 - 08:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Facbook.com/@Bahlil Lahadalia)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Facbook.com/@Bahlil Lahadalia)

EKBISINDONESIA.COM – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat suara soal kepemilkan saham PT Freeport Indonesia

Dia mengatakan pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen.

Peningkatan perolehan saham tersebut bisa diwujudkan apabila Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan.

Menurutnya dalam revisi itu, pemerintah melakukan penyesuaian untuk mewujudkan kepastian investasi yang berkelanjutan.

“Kita sudah rapat terbatas, dan kita akan percepat proses keputusannya,” katanha dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Baca artikel lainnya di sini : Dalami Kasus Penjualan Emas di BELM Surabaya 01, Kejagung Periksa Manager Retail Unit Bisnis Antam

“Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, percepatan-percepatan dalam rangka memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport.

Baca artikel lainnya di sini : Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana, Kejagung Periksa 3 Pejabat Bea Cukai

Yakni mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Terkait dengan syarat perpanjangan yang di dalamnya adalah paling cepat 5 tahun kita ubah karena ini terintegrasi dengan smelter.”

“Kedua karena itu 5 tahun, kita punya produksi Freeport tahun 2035 itu sudah mulai menurun, sementara kita eksplorasi underground minimal 10 tahun,” ujar Bahlil ditemui usai acara.

Ia menyampaikan nantinya aturan tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik kepada suatu perusahaan saja.

Namun pihaknya akan menerapkan asas perlakuan sama rata (equal treatment) guna mewujudkan ekosistem investasi yang berkelanjutan di tanah air.

Adapun sebelumnya pihaknya optimistis dapat memenuhi target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.

Terpenuhinya realisasi investasi tersebut, bisa diwujudkan apabila dalam mengupayakan pemenuhan investasi tetap memperhatikan situasi perekonomian dunia yang menjadi tantangan bagi Indonesia.

“Bisa tercapai dengan melihat perkembangan ekonomi global,” katanya.

Adapun untuk realisasi investasi pada tahun 2023, pihaknya berhasil memperoleh sebesar Rp1.418 triliun.

Atau melampaui target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp1.400 triliun (101,3 persen) dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang.

Secara rinci, capaian realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2023 itu tumbuh 17,5 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai Rp1.207,2 triliun.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi dan bisnis Infoesdm.com

Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloupdate.com dan Bisnisnews.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Berita Terkait

Jadi Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia Pimpin 12 Menteri
CSA Index Januari 2025: Optimisme Investor Tinggi Meski Tantangan Geopolitik Global Mengintai
Sebelum Tahun Anggaran Berjalan Kemenkeu Terbitkan Surat Utang Rp85,9 Triliun, Terungkap Alasannya
Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen untuk Barang Mewah
Prabowo Subianto Tegaskan PPN 0% untuk Bahan Pokok hingga Jasa Pendidikan, Kesehatan, Angkutan Umum
Prabowo Disambut Antusias Masyarakat Usai Umumkan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah
Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 Rp300 Triliun, Perluas Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM
Daftar Lengkap Sebanyak 20 BPR yang Dicabut Ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan, Termasuk BPR Syariah
Berita ini 10 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 14 Januari 2025 - 14:40 WIB

Keluarga Pemilik Ikut Daftar Tagih Utang Rp1,2 triliun, Termasuk Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto

Senin, 13 Januari 2025 - 08:15 WIB

Penjelasan Bapanas Soal Keputusan Indonesia Stop Impor Beras Picu Harga di Pasar Internasional

Jumat, 10 Januari 2025 - 09:59 WIB

Soal Pelaku Pemagaran Laut Banten Sepanjang 30,16 Km di 6 Kecamatan, KKP Masih Lakukan Pendalaman

Kamis, 9 Januari 2025 - 14:10 WIB

Genjot Ekspor Nasional, Wamentan Sudaryono Dorong Masyarakat Lirik Budidaya Sarang Burung Walet

Senin, 6 Januari 2025 - 20:32 WIB

Berikan Solusi Perumahan dan Ekosistemnya, Menteri BUMN Erick Thohir Dorong BTN Jadi Megabank

Senin, 6 Januari 2025 - 13:39 WIB

Bangun Pabrik, PT Honay Ajkwa Lorents dan PT Tambang Mineral Papua Bangun Pabrik Investasi Rp3,1 Triliun

Sabtu, 4 Januari 2025 - 15:26 WIB

Hingga November 2024 Catat Rp556,53 Triliun.Bappebti: Nillai Transaksi Aset Kripto 2025 akan Meningkat

Selasa, 31 Desember 2024 - 11:34 WIB

Sebut Kelapa Sawit Indonesia Strategis, Presiden Prabowo Subianto: Banyak Negara Takut Tak Dapatkan

Berita Terbaru