CERI Ungkap Alasan Tunjuk Kuasa Hukum untuk Gugat PT Pertamina Hulu Rokan ke Pengadilan

Avatar photo

Senin, 8 Mei 2023 - 14:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CERI Menandatangani Surat Kuasa kepada BPPH MPW Pemuda Pancasila. (Foto Dok. CERI)

CERI Menandatangani Surat Kuasa kepada BPPH MPW Pemuda Pancasila. (Foto Dok. CERI)

INFOEKBIS.COM – Berlarut-larutnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) membuat Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) akan menempuh jalur hukum.

“Lantaran, setelah Jaffee Arizon Suardin didapuk menjadi Direktur Utama PT PHR sejak 5 Mei 2021, sudah 14 orang meninggal dunia dalam bekerja, ini luar biasa,” Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin (8/5/2023) pagi di Pekanbaru.

Padahal, sambung Yusri, mantan Deputy Perencanaan SKK Migas itu katanya berlatar belakang keahlian khusus bidang HSSE (Health Safety Security and Environmental) sewaktu berada di negeri uncle Sam.

“Namun mengapa bisa begini rekam jejaknya ketika memimpin di PHR ?,” tukas Yusri.

Menurut Yusri, belum lagi soal matinya aliran listrik sering terjadi di WK Blok Rokan, yang tentu bisa berpotensi mengganggu produksi minyak yang merupakan tulang punggung produksi nasional.

“Selain telah terbakarnya trafo di Balai Pungut WK Blok Rokan pada 7 Desember 2022 yang menyebabkan produksi blok Rokan anjlok sempat menjadi 70.000 barel perhari saat itu.”

“Infonya di bulan April 2023 saja, ada tiga kali terjadi gangguan jaringan listriknya. Yaitu sehari sebelum Lebaran Idul fitri, 21 April 2023 di Kota Batak Junction sempat mengalami pemadaman.”

“Kemudian  pada 27 dan 28 April 2023 terjadi lagi gangguan jaringan di WK Migas Blok Rokan,” beber Yusri.

Oleh sebab itu, Yusri juga menegaskan bahwa pihaknya juga sudah menandatangani Surat Kuasa kepada BPPH MPW Pemuda Pancasila Riau untuk persiapan mengajukan gugatan ke pengadilan atas tak kunjung dilaksanakannya RUPS PT PHR tersebut.

“Termasuk, kami mau menguji implementasi SK Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor : Kpts-06/C00000/2022-S0 tanggal 15 Maret 2022 Tentang Penguatan Aspek HSSE di Lingkungan PT Pertamina (Persero) terkait konsekwensi jabatan yang bersifat tanggung jawab mutlak (Strick Liabity),” beber Yusri.

Ketua BPPH MPW Pemuda Pancasila Riau Taufik SH di sela penandatangan kuasa tersebut menyatakan siap menjalankan kuasa yang sudah diterima.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Sudah menjadi kewajiban kami di BPPH MPW Pemuda Pancasila Riau sebagai aparat penegak hukum untuk menemukan dan menegakkan keadilan, termasuk bagi CERI yang sudah memberikan kuasa hukum kepada kami,” tegas Taufik.

Masih terkait gugatan itu, kata Yusri, alasan lain pihaknya mengajukan gugatan lantaran pihaknya belum mendengar manajemen PT PHR telah menghukum atau melarang perusahaan-perusahaan untuk sementara terlibat bekerja di lingkungan operasi Pertamina penyebab telah terjadinya kecelakaan kerja di WK Blok Rokan.

Padahal setidaknya menurut pengamatan CERI ada sekitar tujuh perusahaan penyebab fatality tersebut.

“Kami memberikan batas waktu 10 hari untuk melaksanakan RUPS oleh PT PHR, jika tidak maka kami daftarkan gugatan ke pengadilan,” ungkap Yusri.

Terkait gugatan itu, Yusri menjelaskan, langkah hukum yang ditempuh CERI bukan tanpa sebab.

“Yang pasti, Menteri BUMN pada awal Maret 2023 lalu sudah menyurati Pertamina Holding untuk segera dilaksanakan RUPS PT PHR.”

“Kabarnya Pertamina Holding pun telah memerintahkan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk melaksanakan RUPS PHR.”

“Sebab, 99 persen saham PHR adalah milik PHE. Namun sampai hari ini tidak kunjung ada RUPS itu,” jelas Yusri.

Selain itu, kata Yusri, saat berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII dengan Direksi PHE pada 10 April 2023, Wiko Migantoro juga sudah membenarkan akan berlangsung RUPS dengan salah satu agenda pergantian Direktur Utama PT PHR.

“Kita mendukung DPR RI membentuk panja untuk menelusuri proses bisnis di PHR.”

“Tapi terlebih dahulu DPR mesti meminta hasil kerja Komite Audit Pertamina yang berlangsung akhir Januari hingga Maret 2023 lalu.”

“Jika perlu buka juga ke publik apa hasil komite audit itu,” ungkap Yusri.

“Informasi yang sangat menarik kami peroleh, ada perangkat HP pejabat PHR diproses digital forensik oleh Komite Audit Pertamina, apakah benar?,” sambung Yusri lagi.

Sehingga apa sebenarnya persoalan di PHR bisa diketahui masyarakat luas.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Termasuk beredarnya bisik-bisik di kalangan pengusaha migas terkait adanya dua pejabat PHR yang katanya mau ditusuk oleh cowboy senayan di suatu tempat di Jakarta.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Hanya gara-gara hasil tender yang tidak sesuai, kami berharap panja DPR harus bisa melacak informasi  penting ini,” ungkap Yusri.***

Berita Terkait

Inovasi Kodai Steel Door di Indo Build Tech 2024: Pintu Baja Anti Rayap dengan Sistem Knock Down
PT INTI Beber Sejumlah Ptoyek Strategis Skala Nasional yang Ditangani, 2023 Sukses Lampaui Target
KABAR BAIK UNTUK EMITEN: Publikasi Press Release Serentak di 10 Portal Berita Ekonomi dan Bisnis Hanya Rp3 Juta
Inagurasi BRI Fellowship Journalism 2023, 45 Jurnalis Resmi Peroleh Beasiswa S2
BRImo FSTVL 2023: Ini Mekanisme Tukar BRIpoin Jadi Voucher Promo Hingga Mobil Listrik Keren
Apik Padukan Phygital, Strategi Hybrid Bank BRI Beri Kenyamanan Nasabah
Mudahkan Layanan Telemedicine, BRI Jalin Kolaborasi Dengan KlikDokter
BRI Lewat Pesta Rakyat Simpedes Ajak UMKM “Pede Raih Peluang”
Berita ini 4 kali dibaca
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 11:13 WIB

Penjelasan Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Soal Buronan Harun Masiku Segera Tertangkap

Sabtu, 15 Juni 2024 - 14:53 WIB

Negara-negara Afrika Lihat Indonesia sebagai Contoh Keberhasilan, Begini Penjelasan Prabowo

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:47 WIB

Kepentingan Nasional adalah Prioritas dalam Kemitraan Ekonomi dengan Negara Lain, Kata Prabowo

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:09 WIB

Tingkatkan Bantuan untuk Gaza, Prabowo Subianto dan Raja Yordania Duduk Bersama Lagi Usai KTT

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:17 WIB

Ketersediaan dan Harga Pangan Pokok Strategis Dipastikan Aman dan Stabil, Jelang Jelang Hari Raya Iduladha 2024

Senin, 10 Juni 2024 - 09:45 WIB

Hari Ini Berstatus Bebas Murni, Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024

Senin, 10 Juni 2024 - 07:34 WIB

Pihak Istana Tanggapi Soal Permintaan Syahrul Yasin Limpo untuk Presiden Jokowi Jadi Saksi Korupsi

Jumat, 7 Juni 2024 - 14:34 WIB

Operasikan RS di Gaza, Presiden Jokowi Instruksikan Prabowo Subianto Kerja Sama dengan UEA

Berita Terbaru