EKBISINDONESIA.COM – Pemberian peran yang lebih besar kepada swasta di proyek infrastruktur dapat membantu untuk menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.
ICOR adalah rasio yang menunjukkan efisiensi investasi suatu negara dalam menghasilkan output ekonomi.
Makin rendah nilai ICOR, artinya investasi yang dikeluarkan lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika swasta memiliki peran besar dalam proyek infrastruktur maka secara otomatis akan diawasi bukan hanya oleh aparat penegak hukum dan lembaga negara lainnya.
Seperti kejaksaan, KPK, BPK dan BPKP namun juga oleh mitra sendiri yakni pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.
Kendati demikian, pemerintah masih tetap hadir dalam proyek infrastruktur yang menyangkut perlindungan kepada rakyat.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/1/2025).
Baca Juga:
Hisense Sambut FIFA World Cup 2026™ Lewat Inovasi RGB MiniLED
Pendapatan Lockton Meningkat Menjadi $4,5 Miliar Pada Tahun Fiskal 2026
“Sebetulnya kami sudah mulai dari tahun ke tahun, karena itu bagus juga kemudian membantu kami untuk bertransformasi lebih cepat, untuk kemudian memperbaiki diri ke depan.”
“Saya tadi bilang itu salah satu upaya untuk menurunkan ICOR,” ujar Dody
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membantah bahwa pemerintahannya menghentikan pembangunan proyek infrastruktur di dalam negeri.
Presiden menegaskan bahwa ia akan memberikan peran yang lebih besar pada perusahaan swasta dalam membangun proyek infrastruktur, daripada menugaskan pada kementerian ataupun BUMN.
Baca Juga:
Sementara itu, peran pemerintah lebih bertumpu pada proyek inti yang menyangkut pada perlindungan rakyat.
Kepala Negara menjelaskan bahwa proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara akan diserahkan pada perusahaan swasta untuk membangunnya.
Menurut Presiden, perusahaan swasta lebih efisien, inovatif dan berpengalaman dalam membangun infrastruktur, sehingga diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menteri PU Dody Hanggodo juga sedang mengkaji terkait pemberian peran yang lebih besar kepada swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur agar sesuai dengan regulasi yang ada.
“Kalau di luar negeri di mana-mana bendungan itu milik swasta lho, tidak ada yang milik pemerintah.”
“Cuma saya lagi mengkaji, kalau kita begitu apakah melanggar undang-undang tertentu tidak.”
Baca Juga:
“Kita punya undang-undang sumber daya air, apakah kita melanggar peraturan pemerintah tidak, gitu-gitu lho.”
“Jadi secara tata kelola (governance), apapun yang kita kerjakan secara governance itu harus benar sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Dody.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Arahnews.com dan Haloagro.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Sentranews.com dan Indonesiaraya.co.id
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hellojateng.com dan Hariankarawang.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).
Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).
Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.
Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
