Keputusan dalam Tentukan Relaksasi Pemblokiran Anggaran, Kemenkeu Pastikan akan Tetap Selektif

Avatar photo

Senin, 15 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. (Dok. Djkn.kemenkeu.go.id)

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. (Dok. Djkn.kemenkeu.go.id)

EKBISINDONESIA.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melihat perkembangan arahan kebijakan ke depan.

Kemenkeu akan tetap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta.

“Ini sudah semester II, nanti kita lihat satu per satu arahan pimpinan. Kita akan tetap selektif,” ujar Isa Rachmatarwata, dikutip Harianinvestor.com

Menkeu Sri Mulyani Masih Kaji Kebijakan Relaksasi Automatic Adjustment

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih mengkaji kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L).

“Nanti kita lihat,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (14/7/2024)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024.

Namun, ia memberikan catatan bahwa relaksasi tersebut akan diterapkan dengan selektif mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

“Ada catatan automatic adjustment akan direlaksasi,tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara.”

“Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara,” kata Sri Mulyani.

Dia menyampaikan dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Relaksasi Automatic Adjustment Dilaksanakan dengan Kehati-hatian

Sri Mulyani menegaskan bahwa relaksasi AA harus dilaksanakan dengan kehati-hatian yang tinggi.

Kendati demikian, ia tidak menyebut berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas, hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak.

“Nanti kalau biasanya sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment itu dibuka.”

“Di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak.”

“Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit,” ujarnya.

Automatic Adjustment Merupakan Bentuk Antisipasi terhadap Kondisi di Luar Dugaan

Adapun sebelumnya pemerintah membekukan anggaran K/L sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun

Dijelaskan bahwa automatic adjustment dilakukan sebesar 5 persen dengan tujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel serta menambah daya tahan APBN, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global saat ini.

Sri Mulyani menyebutkan automatic adjustment merupakan langkah yang diambil guna mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara.***

Berita Terkait

Swasembada Pangan Merupakan Pilar Ketahanan Nasional, Ini Penegasan Presiden Prabowo Subianto
Soal Pelaku Pemagaran Ilegal Laut Banten di Tangerang, Titik Soeharto Desak Pemerintah Segera Usut Dalangnya
Peran Swasta yang Lebih Besar di Proyek infrastruktur akan Dukung Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Efisien
Indonesia Perkuat Citra Investasi Berkelanjutan kepada Investor Global di Ajang World Economic Forum 2025
Sebut Menuju Swasembada Energi, Presiden Prabowo Subianto Resmikan 37 Proyek Listrik di 18 Provinsi
Munas Konsolidasi Persatuan Kadin, Pesan Presiden Prabowo Subianto: Jaga Persatuan dan Kekompakan
Angkat Bicara Soal Pemagaran Laut Banten, Ini Kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
Resmi, Anindya Bakrie Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasjid Ketua Dewan Pertimbangan
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Januari 2025 - 07:45 WIB

Swasembada Pangan Merupakan Pilar Ketahanan Nasional, Ini Penegasan Presiden Prabowo Subianto

Rabu, 22 Januari 2025 - 14:04 WIB

Soal Pelaku Pemagaran Ilegal Laut Banten di Tangerang, Titik Soeharto Desak Pemerintah Segera Usut Dalangnya

Rabu, 22 Januari 2025 - 08:32 WIB

Peran Swasta yang Lebih Besar di Proyek infrastruktur akan Dukung Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Efisien

Selasa, 21 Januari 2025 - 11:59 WIB

Indonesia Perkuat Citra Investasi Berkelanjutan kepada Investor Global di Ajang World Economic Forum 2025

Senin, 20 Januari 2025 - 15:56 WIB

Sebut Menuju Swasembada Energi, Presiden Prabowo Subianto Resmikan 37 Proyek Listrik di 18 Provinsi

Berita Terbaru